logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Jalan Peratun Medan Estate - Medan 20371

Telp. (061) 6617552 | Fax. (061) 6617552 | Email : pt.medan@ptun.org | info@pttun-medan.go.id

Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan dan Kehumasan Tahun 2021

Pada tanggal 16 Juni s.d 18 Juni 2021, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan dan Kehumasan yang bertempat di Hotel Radisson Medan. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Bapak H. Bambang Edy Sutanto S., SH., MH., dan diikuti oleh perwakilan seluruh […]Lebih Lanjut

Pemberitahuan Terkait Perbaikan Server Mahkamah Agung

Kamis, 20 Mei 2021. Sehubungan sedang dilaksanakan perawatan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka pelayanan penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  untuk sementara waktu dilaksanakan secara konvensional, sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik […]Lebih Lanjut

Rapat Evidence Terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Medan Estate, pada hari Senin, 19 April 2021 melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Evidence Terkait Dengan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Medan Dr. Arifin Marpaung, SH., M.Hum selaku Ketua Tim […]Lebih Lanjut

Pengambilan Sumpah Jabatan & Pelantikan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Medan Estate, pada hari Senin, 12 April 2021 melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, ibu Sheilla Chairunnisyah S., S.H., M.H. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Medan Bapak H. Bambang Edy Sutanto, SH., MH, Wakil […]Lebih Lanjut

Pengambilan Sumpah Jabatan & Pelantikan Analis Pengeloaan Keuangan APBN Ahli Pertama

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Medan Estate, pada hari Senin, 05 April 2021 melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, ibu Hesti Triana Br. Sembiring., S.H., M.H. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Medan Bapak […]Lebih Lanjut
.:: Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ||| Website Ini Merupakan Standarisasi Website Badan Peradilan dibawah Naungan Mahkamah Agung R.I .::.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Medan, Selasa 10/12/2019, Pkl 09.00 Wib, Jl Peratun Medan Estate di dalam Ruang Sidang Utama, Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Prof. DR.H.Supandi, S.H.,M.Hum melakukan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Badan/Pejabat TUN  dalam bahasa belanda Onrechtmatige Overheidsdaad (O.O.D.)

Mengawali kegiatan, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan H.Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.H.M.H. menyampaikan bahwa lahirnya Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi jajaran peradilan TUN khususnya di wilayah hukum PT-TUN Medan, sehingga sosialisasi ini diharapkan dapat menyatukan persepsi aparatur peradilan agar tidak ada penafsiran yang akan merugikan warga masyarakat/ pencari keadilan.

Dalam pengarahannya, Supandi menyampaikan bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019, sengketa Onrechtmatige Overheids Daad (O.O.D) atau Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa dialihkan kewenangannya dari peradilan umum ke peradilan tata usaha negara. Peralihan ini menurutnya merupakan konsekwensi dari sistem negara hukum. “Selama Indonesia masih menjadi negara hukum dan menerapkan sistem demomkrasi, maka fungsi peradilan tata usaha negara akan semakin dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan, dan dalam mengharmonisasi relasi antara warga negara dan pemerintah khususnya dalam konteks administrasi pemerintahan.

Pelimpahan kewenangan ke peradilan tata usaha negara ini menuntut kesungguhan hati aparatur peradilan untuk mendalami dan mengimplementasikan Perma ini dalam bingkai penegakan hukum dan keadilan, serta dalam rangka perlindungan hukum bagi warga negara dari penyalahangunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Supandi menjelaskan bahwa harus diakui bahwa penyalahgunaan wewenang di Indonesia masih didominasi oleh penyalahgunaan wewenang yang timbul dari kesalahan individu pejabat. Tidak kalah pentingnya, menurut Supandi, adalah upaya sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada Badan atau Pejabat TUN itu sendiri.

Acara sosialisasi yang didukung sepenuhnya oleh Humas Mahkamah Agung tersebut merupakan rangkaian sosialisasi Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang terus digalakkan di seluruh Indonesia. Dalam laporan Panitia, DR.Arifin Marpaung menyampaikan bahwa sosialisasi itu sendiri diikuti oleh lebih dari 70 peserta yang berasal dari peradilan tata usaha negara se-Sumatera yang terdiri dari Ketua, Hakim dan Panitera Pengadilan TUN yang berada dalam koordinasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. (publish_aw_ falentius tarihoran)