Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, terdiri dari 2 (dua) jenis : Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus. Untuk lebih jelasnya mengenai tata cara Permohonan Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, silahkan klik tombol dibawah ini.
Untuk melakukan pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, silahkan klik tombol dibawah ini.
Tarif biaya perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terbagi atas dua jenis, yaitu :
1. Biaya Panjar Perkara
2. Biaya Proses Perkara
Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tombol dibawah ini.
Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.
Lihat
Syarat dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan.
Lihat
Pembinaan Teknis Ketua Kamar TUN di PTTUN Medan
PTTUN Medan, 16 Januari 2019 Pembinaan Teknis Ketua Kamar TUN di PTTUN Medan
Penandantangan Fakta Integritas ASN PTTUN Medan Tahun 2019
Penandatanganan Fakta Integritas ASN PTTUN Medan Tahun 2019 (ft_mdn)
PERMINTAAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
Jakarta-Humas, Selasa, 19 Maret 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 395/SEK/KP.04.6/3/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional. Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 2. Kepala Pengadilan Militer Utama. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan […]
MA PAPARKAN PROGRES IMPLEMENTASI ENFORCING CONTRACT KEPADA SURVEYOR BANK DUNIA
Humas-Jakarta. Mahkamah Agung yang diwakili oleh Hakim Agung Yang Mulia Syamsul Maarif, SH., LL.M., Ph.D menyampaikan presentasi terkait Ease of Doing Business Reform Initiatives Implemented by the Supreme of Court dalam acara Data Collection Mission oleh Tim Doing Business yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 18 Maret 2019 di Hotel Borobudur Jakarta. Dalam […]
PERMINTAAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
Jakarta-Humas, Selasa, 19 Maret 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 395/SEK/KP.04.6/3/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional. Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 2. Kepala Pengadilan Militer Utama. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan […]
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas