Sejarah Pengadilan

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

   Pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990, PP No. 41 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan, dan Ujung Pandang (sekarang Makassar), sebagai implementrasi Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dibentuklah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tahun 1991.

   Peresmian penggunaan gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 1991 oleh Menteri Kehakiman oleh Bapak Ismail Saleh. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terletak di Jl. Peratun, Desa Medan Estate yang diberikan oleh Mahkamah Agung secara pinjam pakai kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Berikut ini Daftar Nama- Nama Ketua Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan:

No Nama Ketua PTTUN Medan Masa Jabatan
1 CHARLES SOEBIJANTO, SH 1991 – 1995
2 MARKUS LANDE, SH 1995 – 1996
3 EMIN AMINAH, SH 1996 – 1997
4 G. A. PASARIBU, SH 1996 – 1997
5 HJ. SARIFAH CHADIJAH 2000 – 2001
6 TITI NURMALA SIAGIAN, SH 2001 – 2003
7 SUDARTO RADYOSUWARNO, SH 2003 – 2006
8 DR. LINTONG OLOAN SIAHAAN, SH. MH 2006 – 2007
9 H. SUDARSO, SH 2007 – 2010
10 DR. R. O. BARITA SIRINGO RINGO, SH., MH 2010 – 2012
11 H. ARPANI MANSUR, SH., MH 2012 – 2012
12 IS SUDARYONO, SG., MH 2012 – 2015
13 H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, SH., MH 2015 – 2021
14 Dr. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum. 2021- sekarang

   Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan membawahi 10 (sepuluh) Peradilan Tata Usaha Negara. Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaran kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan keputusan Perkara TUN kedalam kebijakan Perkara TUN baik secara teknis mapun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Tinggi TUN Medan dapat mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Govermance).

   Sebagai organisasi yang membawahi 10 (sepuluh) PTUN di Wilayah Sumatera, Pengadilan Tinggi TUN Medan harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Publik. Untuk itulah Pengadilan Tinggi TUN Medan dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan mengharapkan suatu lembaga peradilan TUN yang mandiri dan terakomodir.

(Publish_ft_pttunmdn20-3-2019 (Page1)