Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Jalan Peratun Medan Estate - Medan 20371

Telp. (061) 6617552 | Fax. (061) 6617552 | Email : pt.medan@ptun.org, | https://www.facebook.com/pttun.medan, | https://www.instagram.com/pttun_medan/

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Analis Kepegawaian

Lebih Lanjut

BAKTI SOSIAL DALAM RANGKA HUT PERATUN KE-30

Pengadilan Tinggi TUN Medan, Jl. Peratun Medan Estate, Tanggal 21 Januari 2021,  melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial :Peduli Covid 19″ kepada warga masyarakat disekitar lingkungan PTTUN Medan dalam rangka  perayaan hari ulang tahun Peradilan Tata Usaha Negara yang ke-30 kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Medan Bapak H. Bambang Edy Sutanto, SH., MH, Wakil […]Lebih Lanjut

PENGADILAN TINGGI TUN MEDAN, MERAYAKAN HUT PERATUN YANG KE 30

Pengadilan Tinggi TUN Medan, Jl. Peratun Medan Estate, Tanggal 15 Januari 2021, Seluruh Pegawai PTTUN Medan turut serta memeriahkan perayaan hari ulang tahun Peradilan Tata Usaha Negara yang ke-30 dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Medan Bapak H. Bambang Edy Sutanto, SH., MH, dihadiri oleh Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Struktural serta pegawai ASN dan […]Lebih Lanjut

Pembacaan Pakta Integritas dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (4 Januari 2021)

Pembacaan Pakta Integritas dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (4 Januari 2021)Lebih Lanjut

Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi TUN Medan di PTUN Banda Aceh

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Jl. Ir. Moh. Thaher No. 25 Lueng Bata, Tanggal 30 November 2020. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Medan Bapak Dr. Arifin Marpaung, S.H.,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan Bapak Kamer Togatorop, S.H.,M.AP, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan Bapak Budhi Hasrul, S.H didampingi oleh Panitera Pengadilan Tinggi […]Lebih Lanjut
.:: Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan .::.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Medan, Selasa 10/12/2019, Pkl 09.00 Wib, Jl Peratun Medan Estate di dalam Ruang Sidang Utama, Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Prof. DR.H.Supandi, S.H.,M.Hum melakukan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Badan/Pejabat TUN  dalam bahasa belanda Onrechtmatige Overheidsdaad (O.O.D.)

Mengawali kegiatan, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan H.Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.H.M.H. menyampaikan bahwa lahirnya Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi jajaran peradilan TUN khususnya di wilayah hukum PT-TUN Medan, sehingga sosialisasi ini diharapkan dapat menyatukan persepsi aparatur peradilan agar tidak ada penafsiran yang akan merugikan warga masyarakat/ pencari keadilan.

Dalam pengarahannya, Supandi menyampaikan bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019, sengketa Onrechtmatige Overheids Daad (O.O.D) atau Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa dialihkan kewenangannya dari peradilan umum ke peradilan tata usaha negara. Peralihan ini menurutnya merupakan konsekwensi dari sistem negara hukum. “Selama Indonesia masih menjadi negara hukum dan menerapkan sistem demomkrasi, maka fungsi peradilan tata usaha negara akan semakin dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan, dan dalam mengharmonisasi relasi antara warga negara dan pemerintah khususnya dalam konteks administrasi pemerintahan.

Pelimpahan kewenangan ke peradilan tata usaha negara ini menuntut kesungguhan hati aparatur peradilan untuk mendalami dan mengimplementasikan Perma ini dalam bingkai penegakan hukum dan keadilan, serta dalam rangka perlindungan hukum bagi warga negara dari penyalahangunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Supandi menjelaskan bahwa harus diakui bahwa penyalahgunaan wewenang di Indonesia masih didominasi oleh penyalahgunaan wewenang yang timbul dari kesalahan individu pejabat. Tidak kalah pentingnya, menurut Supandi, adalah upaya sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada Badan atau Pejabat TUN itu sendiri.

Acara sosialisasi yang didukung sepenuhnya oleh Humas Mahkamah Agung tersebut merupakan rangkaian sosialisasi Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang terus digalakkan di seluruh Indonesia. Dalam laporan Panitia, DR.Arifin Marpaung menyampaikan bahwa sosialisasi itu sendiri diikuti oleh lebih dari 70 peserta yang berasal dari peradilan tata usaha negara se-Sumatera yang terdiri dari Ketua, Hakim dan Panitera Pengadilan TUN yang berada dalam koordinasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. (publish_aw_ falentius tarihoran)