Sema 1987-2000
Kategori No Tahun Tentang
Sema
7
1987
PELELANGAN KAYU SITAAN
Sema
8
1987
PENJELASAN DAN PETUNJUK-PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN

BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN MENTERI KEHAKIMAN NO.

KMA/005/SKB/VII/87 DAN M.03.-PR.08.05 TAHUN 1987 TENTANG CARA

PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PEMBELAAN DIRI PENASIHAT

HUKUM

Sema
1
1989
KEGIATAN PERSIDANGAN
Sema
2
1989
PEDOMAN PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA PENGADILAN

TINGGI/NEGERI DAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI/NEGERI

Sema
3
1989
PENAFSIRAN SECARA LUAS TERHADAP ISTILAH “MENGGUNAKAN”

DALAM KEPPRES NO. 39 TAHUN 1980 TENTANG PENGHAPUSAN JARING

TRAWL

Sema
4
1989
EKSEKUSI TERHADAP HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

(PASAL 34 SUB C U.U. NO. 3 TAHUN 1971)

Sema
5
1988
PENGIRIMAN SALINAN SURAT PUTUSAN PENGADILAN KEPADA PPNS

BIDANG KEIMIGRASIAN

Sema
6
1988
PENASEHAT HUKUM ATAU PENGACARA YANG MENERIMA KUASA DARI

TERDAKWA/TERPIDANA”IN ABSENTIA”

Sema
1
1989
PEMBANTARAN (STUITING) TENGGANG WAKTU PENAHANAN BAGI

TERDAKWA YANG DIRAWAT NGINAP DI RUMAH SAKIT DI LUAR RUMAH

TAHANAN NEGARA ATAS IZIN INSTANSI YANG BERWENANG MENAHAN

Sema
2
1989
RUMUSAN PENGURANGAN MASA PENAHANAN DALAM DIKTUM

PUTUSAN BAGI TERPIDANA YANG DIRAWAT-NGINAP DI RUMAH SAKIT

Sema
3
1989
PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN

LALU LINTAS TERTENTU

Sema
4
1989
PENGANGKATAN ANAK
Sema
1
1990
PETUNJUK PEMBUATAN PENETAPAN EKS. PASAL 71 AYAT (2) DAN AKTA

CERAI EKS. PASAL 84 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 7

Sema
2
1990
PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
Sema
3
1990
PENYIDIK DALAM PERAIRAN INDONESIA
Sema
4
1990
PETUNJUK PEMBUATAN BUKU REGISTER AKTA CERAI PADA PENGADILAN AGAMA
Sema
5
1990
BANTUAN TENAGA HUKUM DARI PERADILAN UMUM KEPADA

PERADILAN AGAMA

Sema
1
1991
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 5 TAHUN 1986

Sema
2
1991
PETUNJUK PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANGUNDANG

NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA

NEGARA

Sema
1
1992
TUGAS KHUSUS PENGADILAN TINGGI/NEGERI DALAM RANGKA

PEMILIHAN UMUM

Sema
3
1992
PETUNJUK PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KE MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Sema
4
1992
PENGGUNAAN SAMPUL DENGAN LOGO MAHKAMAH AGUNG UNTUK

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Sema
5
1992
PENGIRIMAN LAPORAN OLEH PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN

TINGGI

Sema
6
1992
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN

NEGERI

Sema
7
1992
PENGAWASAN DAN PENGURUSAN BIAYA PERKARA
Sema
1
1993
PENGAWASAN DAN PENGURUSAN BIAYA PERKARA
Sema
2
1993
PENGIRIMAN LAPORAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TINGGI

AGAMA

Sema
3
1993
PEMBINAAN PERSONIL DAN KEPEMIMPINAN PENGADILAN
Sema
4
1993
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN

TERTENTU

Sema
5
1993
PEMBINAAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA

PEJABAT KEPANITERAAN PENGADILAN

Sema
6
1993
PENGGUNAAN SAMPUL DENGAN LOGO MAHKAMAH AGUNG UNTUK

PUTUSAN DI BIDANG HAK UJI MATERIIL

Sema
1
1994
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERKARA
Sema
2
1994
PENGERTIAN PASAL 117 KOMPILASI HUKUM ISLAM
Sema
3
1994
TENGGANG WAKTU PERLAWANAN, BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN

KEMBALI SELAMA MASA UJI COBA 5 (LIMA) HARI KERJA

Sema
4
1994
MUTASI HAKIM
Sema
5
1994
BIAYA ADMINISTRASI
Sema
6
1994
SURAT KUASA KHUSUS
Sema
1
1995
YAYASAN PRA JUWANA INDONESIA
Sema
1
1996
PETUNJUK PERMOHONAN PEMERIKSAAN SENGKETA KEWENANGAN

MENGADILI DALAM PERKARA PERDATA

Sema
2
1996
PERMOHONAN/ USUL MUTASI DAN KENAIKAN PANGKAT KETUA

PENGADILAN, HAKIM DAN PEJABAT KEPANITERAAN

Sema
3
1996
MUTASI KETUA, HAKIM PEJABAT KEPANITERAAN PENGADILAN DAN

KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN YUSTISIAL

Sema
4
1996
LAMBANG/TANDA JABATAN HAKIM
Sema
5
1996
BAGAN SUSUNAN PENGADILAN
Sema
6
1996
LAMBANG PENGADILAN
Sema
8
1996
PERTANGGUNG JAWAB BERKAS PERKARA DAN KEUANGAN PIHAK

KETIGA DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN KETUA DAN

PANITERA PENGADILAN

Sema
1
1997
PENYEMPURNAAN PEMBUATAN AKTA CERAI EKS PASAL 84 AYAT (4)

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 SEBAGAIMANA TERCANTUM

DALAM LAMPIRAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1990

Sema
2
1997
KELENGKAPAN BERKAS PERKARA YANG DIMOHONKAN

KASASI/PENINJAUAN KEMBALI KE MAHKAMAH AGUNG

Sema
1
1998
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN

CALON PENGACARA PRAKTEK

Sema
2
1998
PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA YANG TERDAKWANYA BERADA

DALAM STATUS TAHANAN

Sema
3
1998
PENYELESAIAN PERKARA
Sema
4
1998
PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG ADMINISTRASI

Sema
1
1999
TUGAS KHUSUS PENGADILAN NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM
Sema
2
1999
PENEGASAN PENYIDIK PERAIRAN INDONESIA
Sema
1
2000
PEMIDANAAN AGAR SETIMPAL DENGAN BERAT DAN SIFAT

KEJAHATANNYA

Sema
2
2000
PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG BIAYA ADMINISTRASI

Sema
3
2000
PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) DAN

PROVISIONIL

Sema
1
2001
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN SERENTAK

DENGAN PERMOHONAN GRASI

Sema
2
2001
PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN

1986

Sema
3
2001
PERKARA-PERKARA HUKUM PERLU MENDAPAT PERHATIAN

PENGADILAN

Sema
4
2001
PERMASALAHAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ

VOORRAAD) DAN PROVISIONIL

Sema
5
2001
PEMBUATAN RINGKASAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PIDANA YANG

TERDAKWANYA DIPUTUS BEBAS ATAU DILEPAS DARI SEGALA

TUNTUTAN

Sema
6
2001
MENDENGAR PENGADUAN PELAPOR
Sema
7
2001
PEMERIKSAAN SETEMPAT
Sema
1
2002
INSTRUKSI MAHKAMAH AGUNG RI
Sema
2
2002
LAPORAN PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KORUPSI KE TINGKAT KASASI

Page 1 of 912345»...Last »